Bungas Banten, CILEGON – Beredar kabar menyebutkan DPRD Kota Cilegon melakukan penolakan rencana Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon untuk mengajukan pinjaman daerah guna mendukng pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU).
Sumber media menyebutkan, kabar burung tersebut sempat membuat pihak DPRD Kota Cilegon keheranan, pasalnya malah yang dilakukanannya adalah mendukung mekanisme pinjaman asala memenuhi syarat tertentu.
“Pada prinsipnya, kami mendukung langkah strategis yang diambil oleh Pemkot Cilegon, termasuk dalam hal infrastruktur,” ujar Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ikhwan ” Kamis (2 Oktober 2025)
Bahkan, dikatakan dia, proyek JLU merupakan kebutuhan penting yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat di wilayah Cilegon.
“Proyek infrastruktur seperti ini penting karena bisa meningkatkan kemudahan mobilitas, baik dari sisi logistik maupun akses warga,” lanjutnya.
Namun, Rizki tegaskan fungsi kontrok DPRD Kota Cilegon tidak akan mandul terutama dalam memastikan seluruh proses pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tidak ada penolakan dari DPRD soal pinjaman ini. Yang kami soroti adalah kepatuhan terhadap tahapan-tahapan yang harus dilalui,” katanya.
Ini karena, keputusan memperboleh pinjaman merupakan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dengan tetap mendahulukan pemeriksaan cermat setiap prosedur.
“Fungsi pengawasan tetap kami jalankan. DPRD harus berhati-hati karena persetujuan pinjaman ini merupakan tanggung jawab bersama dengan eksekutif,” jelasnya.
Dikabarkan, Pembahasan terkait teknis dan tahapan dari proses pengajuan pinjaman tersebut. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi kesalahan administrasi yang bisa berdampak negatif pada penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua tahapan telah sesuai prosedur agar ke depan tidak ada masalah administratif,” ucap Rizki.
Ia pun menambahkan bahwa dukungan terhadap proyek JLU tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar pelaksanaannya berjalan transparan, tertib, dan sesuai regulasi.
“Yang terpenting sekarang adalah kehati-hatian. DPRD dan Pemkot masih mengkaji bersama seluruh detail proses ini,” tutupnya.
REPORTER : RED
